Sepuluh nama yang telah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo tersebut masih memiliki masalah buruk yang berkaitan dengan rekam jejak kapasitas, integritas, dan independensi. Situasi ini justru berpotensi untuk menambah bencana pemberantasan korupsi ke depan.
Personalize your looking through expertise by modifying the text dimensions to small, medium, or big—find what’s most cozy for you personally.
This "Cited by" rely contains citations to the next articles in Scholar. Those marked * could be distinct with the post while in the profile.
Meski nama-nama yang lolos seleksi pernah aktif di lembaga pemerintahan, sejumlah pihak khawatir nama hasil seleksi tidak membawa lembaga antirasuah maupun upaya pemberantasan korupsi membaik dan membawa kepentingan.
Agus’s affirmation through the protection commission will most likely be rubber stamped inside a Household plenary meeting future 7 days. And once the President installs him, he will switch outgoing commander Adm. Yudo Margono, who will retire later on this thirty day period.
Through his tenure, he also initiated the audit of the preparedness of Indonesian Authorities’s implementation on the SDGs.
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas get more info jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Alamsyah ikut bersuara saat terjadi polemik alih standing pegawai KPK melalui tes wawasan kebangsaan pada 2021. Ia meminta pimpinan KPK menunda pelantikan pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN) karena kemungkinan pelantikan itu didasarkan instrumen hukum yang cacat prosedur.
Sedangkan Anggota II membawahi bidang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bidang perekonomian dan perencanaan pembangunan nasional.
Bapak dan anak pimpinan ponpes di Bekasi ditetapkan sebagai tersangka pencabulan terhadap santriwati.
Arif menuturkan, Pansel KPK juga telah mendengarkan masukan publik dari berbagai unsur masyarakat. Masukan itu ditampung lewat sejumlah Discussion board diskusi baik dengan unsur LSM, pimpinan redaksi hingga sejumlah penegak hukum.
"Konflik kepentingan menjadi isu serius pada KPK periode sebelumnya. Untuk itu, upaya mencegahnya harus dilakukan dengan serius, termasuk seluruh kandidat dari unsur penegak hukum harus berhenti sebelum dilantik," kata Praswad.
In the event the finance, general performance, together with other particular function audits are built-in, the BPK can task fraud threats or the method crossing the conventional in the close to foreseeable future, he expounded.
“The PDI-P authorised Agus's nomination as he experienced vowed to maintain the TNI neutral,“ Tubagus said, noting that picking a sole nominee was Jokowi’s prerogative Which his nomination of Agus was consistent with the prevailing legislation.